Lagi ............ Distributor Resmi Depdiknas untuk DAK Pendidikan "MARAH" di Jatim

Friday, July 1, 2011 11:41 AM

Sangat mendukung langkah tokoh politik sekaligus pegusaha senior ini, untuk memberantas mafia dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum secara detail. Dan juga melakukan siaran pers dan membagikan tabloid yang sangat dipercaya masyarakat Jawa Timur ini kepada organisasi2 profesi dan anggota2nya, juga akan diberikan kepada kepala daerah dan kepala dinas pendidikan seluruh Jawa Timur khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya.

Agar dinas pendidikan taat pada aturan, dimana sudah jelas bahwa yang bisa memenuhi hanyalah yang merupakan distributor resmi Depdiknas (tidak ilegal, bukan penerbit kelelawar, bukan produsen asal2an)

Dimana untuk buku distributor resmi adalah PT. Bintang Ilmu
Untuk alat peraga pendidikan distributor resmi adalah PT Mapan

Komite Peduli Pendidikan sebagai bagian dari Masyarakat Peduli Pendidikan, akan memantau seluruh daerah yang melaksanakan pekerjaan peningkatan mutu yang didanai DAK pendidikan ini. Dimana menindak lanjuti pengarahan dan pembagian tabloid yang memuat berita ini, dengan akan melaporkan pada aparat hukum, jika ternyata dinas pendidikan disuatu tempat, membeli barang bukan dari distributor resmi, karena jelas, bahwa penerbit kelelawar ataupun produsen alat peraga pendidikan asal2an tidak akan bisa memenuhi aturan.

http://wargatumpat.blogspot.com/2011/06/pesisir-rp-13-trilyun-proyek-dak.html
Tabloid sapujagat No.116 Tahun XI, 16 - 30 Juni 2011

Rp. 1,3 Trilyun Proyek DAK Pendidikan Jatim Dijarah Mafia


A. Akibat Awam Hukum, Kadindik dan Panitia Lelang Jadi Korban

Kasus korupsi dalam pengadaan buku dan alat peraga dengan dana DAK 2010, sebenarnya tidak perlu memakan korban bila semua pihak taat aturan. pasalnya, semua aturan dasar dan pelaksanaan hingga petunjuk teknis telah ditetapkan oleh pemerintah. jadilah dalam beberapa kasus, kepala dinas pendidikan (kadindik) dan panitia lelang menjadi korban akibat permainan ngawur mafia proyek buku ini.

Seorang sumber yang menghubungi Sapujagat menyayangkan sikap gegabah pejabat dinas pendidikan maupun panitia lelang yang mau-maunya dijebak oleh para mafia tersebut. Sumber yang bernama Sugeng tersebut, yang sudah bertahun-tahun bergelut dengan proyek semacam ini, menyarankan agar semua dikembalikan pada aturan dan rujukan hukum yang ditetapkan.

"Sebenarnya semua sudah jelas aturannya, ada permendiknas, surat dirjen dan petunjuk teknis yang harus dipatuhi, kalau semua clear sesuai aturan, saya kira tidak akan ada masalah hukum", ujarnya.

Iapun menyebutkan, ada prepres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa yang menjadi rujukan umumnya. Kemudian permendiknas, lalu petunjuk teknis (juknis) DAK no. 18/2010 dan no. 40 untuk SD, dan no. 19 tahun 2010 untuk proyek DAK SMP.

Selanjutnya sesuai koridor aturan-aturan tersebut, kepala dinas pendidikan (kadindik) di kabupaten/kota membentuk panitia lelang sebagai pelaksana. Selain itu juga menunjuk tim teknis yang berfungsi sebagai pemilih barang/ alat peraga maupun buku yang dibutuhkan. "Mereka ini harus ahli dibidangnya dan punya kompetensi yang sesuai", kata sumber yang juga merupakan tokoh Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Adapun langkah selanjutnya baru menentukan harga HPS dari barang atau buku tersebut. Tetapi tentu tidak boleh keluar dari aturan yang termaktub dalam perpres 54 tahun 2010 dan permendiknas.

Khusus untuk buku SD maupun buku SMP, buku-buku tersebut harus memenuhi spesifikasi yang baik dan tepat serta mempunyai legalitas. "Kalau buku umum legalitasnya dikeluarkan pusat buku (pusbuk) di kementrian pendidikan nasional. Demikian juga dengan buku agama, biasanya selain dari pusbuk juga dari kementrian agama" papar sumber yang juga merupakan pengusaha senior dalam bidang buku dan alat peraga pendidikan tersebut.

tapi ingat, lanjutnya, untuk buku-buku yang bermuatan lokal (mulok), ada aturan bahwa buku-buku tersebut harus memiliki rekomendasi dari provinsi. Ini bisa berarti rekom dari Gubernur atau kelapa dinas pendidikan provinsi.

Adapun untuk alat peraga pendidikan baik itu diperuntukkan membantu pelajaran matematika, ipa, ips, olahraga atau kesenian juga perlu dilengkapi bukti keabsahan. Legalitasnya berupa HAKI, ISO, SNI, PPPPTK, maupun sertifikat-sertifikat dari FIFA atauFVBA. Ada pula barang-barang yang secara spesifik memerlukan uji laboratorium bahan dari pemerintah.

"Nah kalau semua prosedur dan aturan dipatuhi tidak perlu khawatir akan melanggar hukum. Sebaiknya cari penyedia barang yang patuh aturan dan tidak ngawur. Salah-salah masuk penjara nanti" tukasnya.

Dia juga menekankan perlunya panitia lelang melakukan survei stok barang. Hingga tidak sampai terjadi kasus seperti di Jember yang berbulan-bulan setelah dana dicairkan, barang tak kunjung datang. dan akhirnya berujung pada perbuatan korupsi.

Proyek ini kan bukan pekerjaan percetakan buku, tetapi pengadaan buku. jadi ketika menawarkan buku, sok buku sesuai pesanan sudah harus ada. jangan terus buku baru dicetak setelah dapat order, itu yang bikin masuk Medaeng (nama penjara di Jatim)", seloroh sumber Sapujagat ini. Tim


B. Praktek Ala Mafia

Informasi lebih menarik terus didapat Sapujagat setelah menelusuri lebih dalam bersama sumber, praktek ala mafioso yang berada dibalik proyek triliunan rupiah ini. Rupanya rekanan pengadaan buku maupun alat peraga yang biasanya memakai perusahaan (PT atau CV) lokal hanyalah kepanjangan tangan dari 'dalang' yang selama ini rapi bersembunyi.

Mereka para pemilik perusahaan rekanan lokal seperti di Jember yang kini diperiksa kejari Jember, jadi korban dari kepiawaian master mind yang hingga kini belum terjamah jeratan hukum.

Seperti diberiakan (24/3) kepala kejaksaan negeri Jember kemudia menetapkan lima orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan buku dan alat peraga sekolah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2010.

Menurut kepala kejaksaan negeri Jember Wilhelmus Lingitubun, kelima tersangka itu adalah ketua PPK berinisial BW, Ketua panitia lelang SM, dan 3 orang tim pemeriksa barang SG, DJ, MS. Kejaksaan lanjut Lingitubun, telah menemukan indikasi kuat adanya dugaan penyimpangan pengadaan buku dan alat peraga itu.

Untuk itu dalam waktu dekat kejaksaan akan segera membuat panggilan kepada kelima tersangka sekaligus akan menyita sejumlah alat bukti, seperti dokumen dokumen penting. meski demikian kedepan tidak menututp kemungkinan jumlah tersangka tersebut akan bertambah. karena sejauh ini kejaksaan masih melakukan pendalaman.

Tidak menututp kemungkinan para rekanan pemilik perusahaan yang memasik buku yang berasal dari JP Books dan Aneka Ilmu juga terseret menjadi tersangka. Sedangkan menurut sumber Sapujagat tersebut, dalang proyek proyek DAK yang bernama Yudi Setiawan, sama sekali belum tersentuh.

Yudi Setiawan, pria berusia 30-an ini merupakan direktur utama dari PT. Cipta Inti yang berkedudukan di Surabaya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan buku dan alat peraga. namun dalam prakteknya, dalam tender-tender di daerah-daerah ia memakai perusahaan-perusahaan lokal. maka, bila terjadi sesuatu yang berdampak hukum ia bisa selamat.

kabarnya, Yudi Setiawan inilah yang mengklaim mempunyai koneksi kuat di korps Adhyaksa. Tak tanggung-tanggung, menurut sumber sapujagat yang merupakan politisi sekaligus pengusaha senior ini, "ia (Yudi) memakai salah seorang pejabat teras kejaksaan agung dan kejaksaan tinggi Jawa Timur". Nama-nama personel tersebut sudah sampai ke redaksi sapujagat. Namun masih memerlukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan.

Jadilah praktek ala mafioso di mega proyek DAK pendidikan yang begitu koruptif, kuat mencengkeram karena bantuan aparat penegak hukum. Apalagi ditambah kolaborasi dengan PT Jepe Press Media Utama yang merupakan rantai bisnis perusahaan media Jawa Pos Group. Mereka pun merasa adem ayem saja melanggar aturan dan hukum yang memayungi proyek DAK pendidikan tahun 2010. Penerbit-penerbit kelelawar yang masuk daftar hitam bank Dunia pun tetap bergentayangan. Tim


C. Disuplai JPBooks, Dibekingi Petinggi Kejaksaan

Terkuak sudah permainan para mafia pengadaan buku dalam proyek DAK pendidikan untuk Jawa Timur di tahun 2010, senilai rp 1,365 triliun. Ini menambah kuat hasil rilis bank Dunia tentang maraknya 'penerbit-penerbit kelelawar' di Indonesia yang 'menghisap darah' kualitas pendidikan nasional. Parahnya kini praktek para mafia itu, kini berkolaborasi dengan aparatus penegak hukum.

Aroma tidak sedap dalam proyek bersumber dana DAK pendidikan tahun 2011, berhembus kencang dari kabupaten Jember. Kejaksaan negeri Jember rupanya menemukan adanya dugaan korupsi penggunaan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2010 sebesar Rp. 27 milyar di dinas pendidikan kabupaten Jember, jawa Timur. Rinciannya, dana untuk pengadaan buku SD dan SMP Rp 20 miliar, sedangkan sisanya Rp. 7 miliar untuk alat peraga.

kepala kejaksaan negeri jember (kajari) Wilhelmus Lingitubun, mengatakan kepada wartawan, jaksa menemukan indikasi dugaan korupsi pengadaan buku dan alat peraga pendidikan di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang menggunakan anggaran DAK tahun 2010.

"Kami sudah membentuk tim jaksa untuk mengecek 200 sekolah penerima buku dan alat peraga pendidikan yang menggunakan DAK",tuturnya. Puluhan saksipun diperiksa tim penyelidik kejari Jember. Puluhan kasek, pemimpin kegiatan, dua rekanan untuk buku serta tiga rekanan alat peraga diperiksa intensif. Hasilnya, beberapa orangpun dinyatakan sebagai tersangka.

Seperti disebutkan, kabupaten Jember mendapatkan DAK sebesar 27 miliar yang digunakan untuk pengadaan buku sebesar Rp. 20 miliar dan Rp. 7 miliar untuk pengadaan alat peraga pendidikan. Kegiatan tersebut telah dilakukan tahun 2010, dan berakhir bulan desember 2010.

Tapi apa lacur, ternyata hingga maret 2011, banyak sekolah SD maupun SMP di Jember yang belum menerima buku atau pun alat peraga dari program tersebut. Padahal, dana telah dicairkan setelah berita acara pemeriksaan barang dan penerimaan barang dilengkapi pada desember 2010. Sungguh aneh dan terlihat amat manipulatif.

"Dilapangan, ditemukan banyak buku dan alat peraga baru yang dilengkapi pada 7 atau 8 maret. Bahkan ada yang baru dilengkapi ketika jaksa turun ke lapangan. Padahal dana DAK tahun 2010 sudah dicairkan desember 2010', papar Wilhelmus Lingitubun, SH.

Menurut dia, sejumlah rekanan pengadaan barang terliha panik menyerahkan buku-buku kepada sejumlah sekolah yang belum menerima buku bantuan yang berasal dari DAK pemerintah pusat. Apalagi ketika tahu kejari turun ke lapangan.

"Berita acara penyelenggaraan pengadaan buku itu telah diserahkan pada desember 2010, namun realisasinya rekanan baru menyerahkan buku dan alat peraga tahun ini. "Itu menyalahi aturan", tegasnya.

Hampir Tak Terendus

Penyelewengan proyek DAK yang menelan dana rakyat rp. 1,365 triliun di seluruh jatim itu hampir saja tidak terendus, bila tidak ada laporan masyarakat ke kejaksaan tinggi dan kejaksaan agung. Rupanya para pemain dan dalang pengadaan buku dan alat peraga ini juga punya koneksi kuat di korps Adhyaksa.

Hal ini diamini oleh kejari jember Wilhelmus Lingiubun, SH. ia menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan karena perintah atasannya (kejaksaan tinggi atau kejaksaan agung). perintah atau instruksi itu turun setelah ada laporan dari elemen masyarakat Jember ke kejaksaan agung. "Yang jelas, ada laporan ke atasan"' tutur Lingitubun.

Aneh memang bila aparat kejaksaan lamban dalam menangani hal ini. Padahal proyek ini hampir merata diseluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. dan menurut sumber sapujagat yang sangat terpercaya ini, modus yang sama juga terjadi di kabupaten/kota lain di seluruh Jatim

Seperti dituturkan sumber yang merupakan pengusaha sukses yang dipercaya oleh banyak pejabat dinas pendidikan di jawa Timur ini, kejadian serupa juga terjadi di kabupaten Gresik, Situbondo, maupun wilayah kabupaten di Madura. Modusnya juga sama, barang datang jauh setelah dana dicairkan oleh pihak rekanan bahkan juga barang (buku) yang dipasok tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau juga tidak ada legalitas dari barang yang dipasok.

Maka, sebenarnya sempat mencuat beberapa kasus serupa di daerah lain namun tidak sempat meledak seperti di diknas kabupaten Jember. Yang lain terkesan, ada yang kasusnya jalan ditempat atau malah dipetieskan. Tidak heran bila banyak pihak yang menganggap ada campur tangan hamba penegak hukum dalam kasus yang kental aroma korupsi ini.

Dipasok JPBooks dan Aneka Ilmu

Tak banyak yang tahu, bila ternyata buku-buku yang tersangkut kasus korupsi DAK pendidikan 2010 disuplai oleh JPbooks atau PT Jepe Press Media Utama. Perusahaan milik Jawa Pos Group yang dikomandani oleh Yunasa itulah yang memasok ribuan buku ke sekolah-sekolah di kabupaten Jember yang disidik kejari jember.

Temuan dari sumber sapujagad yang melaporkan masalah ini pada aparat hukum, untuk buku-buku tingkat SD di Jember dan beberapa kabupaten lain dipasok oleh JPbooks. Sedangkan buku-buku bagi sekolah SMP dipenuhi pengadaannya oleh penerbit Aneka Ilmu. Namun lagi lagi selain pemenuhan pengadaan buku mundur berbulan-bulan dari pencairan dana, buku-buku tersebut juga tak memenuhi spesifikasi dan persyaratan legalitas buku.

Padahal, lanjut sumber tersebut, proyek peningkatan mutu pendidikan dengan alokasi dana DAK 2010 jelas harus merujuk aturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Pun juga idak boleh melanggar perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

tapi semua itu tampaknya sama sekali tak dihiraukan oleh para pemasok barang. Ditengarai, itu karena ada backup dari aparat penegak hukum dan tekanan dari Yunasa yang merupakan saudara CEO Jawa Pos group Dahlan Iskan.

tak heran, bila banyak laporan masuk ke redaksi sapujagad, PT JePe Press media Utama (penerbit JPbooks) menggunakan kekuatan tekanan media jawa Pos beserta grupnya (Radar-radar) untuk memenangkan tender proyek DAK ini. Setidaknya dari proses tender dan pengadaan buku yang dipasok JPbooks tersebut.

Harian jawa Pos sendiri, kelihatannya sempat kecolongan dengan ikut memberitakan temuan kejari Jember terkait kasus korupsi DAK pendidikan (Jawa Pos, 10 Maret 2011). namun setelahnya, berita yang amat menarik untuk dikonsumsi masyarakat itu tidak lagi muncul di Jawa Pos. Mungkin wartawan dan redakturnya ditegur keras oleh Yunasa, sebab memberitakan kasus korupsi yang menyangkut petinggi Jawa Pos Group. Tim
__._,_.___
sumber: mailinglist pendidikan indonesia